Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menyerukan jajaran kejaksaan dan kepolisian untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap penegakan hukum di Indonesia. Dalam acara yang diadakan untuk penyerahan uang sitaan senilai Rp13,2 triliun terkait kasus korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO), Prabowo menekankan pentingnya koreksi dalam praktik hukum yang ada.

Pernyataan tersebut diungkapkan saat acara di Gedung Utama Kejaksaan Agung, di mana ia meminta agar kejaksaan tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai institusi yang mampu melakukan introspeksi. Ia menyadari adanya laporan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa di daerah, yang dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Prabowo juga mengingatkan bahwa penegakan hukum harus berorientasi pada keadilan sosial, terutama bagi masyarakat kecil yang sering kali menjadi korban situasi hukum yang tidak adil. Ia menjelaskan bahwa kehidupan orang kecil sudah sangat sulit, sehingga penegakan hukum yang sewenang-wenang hanya akan memperburuk keadaan mereka.

Urgensi Penegakan Hukum yang Berkeadilan dan Manusiawi

Pentingnya ada kesadaran akan keadilan dalam penegakan hukum menjadi fokus utama Prabowo. Ia mengungkapkan keprihatinan atas beberapa kasus yang tidak masuk akal, seperti penangkapan anak SD karena mencuri ayam. Hal ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam proses hukum yang diterima oleh masyarakat umum.

Prabowo menekankan, dalam situasi seperti itu, hanya ada satu pilihan yang benar, yaitu mendengarkan dan memahami kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat yang berada dalam posisi rentan. Hukum harus menjadi alat untuk mendukung, bukan menindas. Ia menegaskan bahwa setiap tindakan hukum perlu dilandasi dengan hati nurani, sehingga tidak ada lagi diskriminasi dalam penerapannya.

Dengan tegas, Prabowo menyatakan bahwa penegakan hukum tidak boleh menjadi tajam ke bawah, sementara perlakuan kepada kalangan atas menjadi longgar. Ia berharap agar jaksa, hakim, dan polisi dapat berempati terhadap masyarakat, bahkan sampai pada titik di mana mereka merasa perlu untuk membantu secara langsung tanpa memikirkan formalitas.

Pendidikan dan Kesadaran Hukum sebagai Katalisator Perubahan

Menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini. Prabowo mendorong pentingnya pendidikan hukum sejak dini, sehingga masyarakat dapat memahami hak dan tanggung jawab mereka secara menyeluruh. Dengan demikian, mereka dapat melindungi diri dari kemungkinan pelanggaran hukum.

Pendidikan hukum di sekolah-sekolah perlu ditingkatkan agar para siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan akademis, tetapi juga memahami dasar-dasar hukum yang berlaku di masyarakat. Ini juga penting agar mereka tumbuh menjadi warga yang paham dan berperilaku sesuai dengan hukum serta norma yang berlaku.

Prabowo juga menekankan bahwa peran serta masyarakat dalam mengawasi penegakan hukum sangat diperlukan. Ini termasuk melaporkan segala penyimpangan yang terjadi di lapangan, sehingga pihak berwenang dapat mengambil tindakan yang tepat dan responsif. Ketika masyarakat berpartisipasi aktif, kepercayaan publik terhadap hukum akan meningkat.

Membangun Kepercayaan Publik terhadap Penegakan Hukum

Kepercayaan publik terhadap sistem hukum sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial. Prabowo menyoroti bahwa untuk mencapai hal ini, pihak kejaksaan dan kepolisian harus bekerja keras untuk memperbaiki citra mereka di mata masyarakat. Tidak ada jalan lain kecuali melakukan reformasi yang nyata dalam penegakan hukum.

Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan selalu transparan dalam setiap proses hukum yang dilakukan. Publik harus dapat mengakses informasi yang jelas mengenai kasus-kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Dengan cara ini, masyarakat bisa melihat komitmen nyata dalam penegakan hukum yang adil.

Selain itu, keberadaan pengawasan independen juga menjadi hal esensial. Prabowo menyarankan agar perlu dibentuk lembaga atau tim independen yang memiliki otoritas untuk mengawasi penegakan hukum. Tim ini bisa memberikan masukan dan evaluasi terhadap tindakan-tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum.