Ketua Komisi II DPR, Rifqinizami Karsayuda, mengungkapkan kesiapan lembaganya untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembentukan lembaga independen yang akan mengawasi aparatur sipil negara (ASN). Lembaga baru ini diharapkan dapat mengawasi seluruh proses mulai dari pengangkatan hingga pemberhentian ASN secara lebih efektif.

Rifqi menjelaskan bahwa keberadaan lembaga tersebut sangat penting untuk memastikan keberlanjutan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Dengan adanya lembaga ini, diharapkan setiap tahap dalam pengelolaan ASN dapat dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

Dalam keterangannya pada Jumat (17/10), Rifqi menekankan bahwa pembentukan lembaga independen ini merupakan langkah penting. Dia menyatakan, “Kita semua wajib mengikhtiarkan hadirnya lembaga baru yang bertugas secara otonom untuk memastikan semua proses pengelolaan ASN berjalan baik.”

Peran dan Fungsi Lembaga Pengawasan ASN yang Baru Diharapkan

Rifqi menjelaskan bahwa setelah dihapuskannya fungsi pengawasan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengambil alih tugas tersebut. Namun, dengan adanya putusan MK, menurutnya, perlu ada lembaga baru yang akan berfungsi secara otonom dan tidak terikat oleh kepentingan politik.

dari perspektif sistem merit, lembaga pengawasan harus mampu menjamin kesetaraan kesempatan bagi seluruh ASN. Hal ini penting agar semua ASN memiliki peluang yang sama untuk menduduki jabatan penting, baik di level pusat maupun daerah.

Komisi II DPR RI saat ini sedang mengkaji RUU ASN, dengan fokus utama pada penerapan sistem merit di seluruh wilayah. Pengawasan yang dilakukan lembaga independen ini diharapkan bisa mencegah praktik nepotisme dan diskriminasi dalam penempatan jabatan ASN.

Selain itu, adanya lembaga ini juga diharapkan dapat mengatasi masalah benturan kepentingan yang sering terjadi. Dengan pemisahan fungsi yang jelas antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan pengawas, diharapkan terhindar dari konflik yang merugikan.

Pertimbangan Pembentukan Lembaga Dengan Dasar Putusan Mahkamah Konstitusi

Dari sudut pandang hukum, MK telah menyatakan bahwa Pasal 26 ayat (2) huruf d UU ASN tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam putusannya, MK menekankan pentingnya pengawasan terhadap penerapan asas dan kode etik ASN oleh lembaga independen.

Guntur Hamzah, salah satu hakim MK, menjelaskan pentingnya lembaga ini untuk menjamin bahwa sistem merit diterapkan secara konsisten. Menurutnya, lembaga independen diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan ASN tidak terpengaruh oleh intervensi politik.

Rifqi menegaskan bahwa Komisi II DPR RI berkomitmen untuk menjaga profesionalitas ASN. Dia berharap, dengan adanya lembaga ini, profesionalitas ASN dapat terjaga, terutama menjelang pemilu dan pilkada yang kerap mendorong politisasi birokrasi.

Pentingnya pembentukan lembaga ini juga menjadi masukan dalam RUU ASN yang telah teragenda dalam Prolegnas prioritas. Melalui hal ini, semua proses yang melibatkan ASN dapat diperbaiki dan diatur dengan lebih baik.

Langkah Selanjutnya untuk Memperkuat Sistem Merit di ASN

Keberadaan lembaga independen yang akan dibentuk merupakan satu langkah maju dalam meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas ASN di Indonesia. Rifqi menegaskan bahwa lembaga ini harus bekerja secara sinergis untuk menciptakan sistem yang berfungsi tanpa mewah di bawah tekanan politik.

DPR juga menyatakan bahwa mereka akan melakukan koordinasi dengan pemerintah dalam penyusunan RUU ASN. Hal ini bertujuan agar semua aspek yang berkaitan dengan pengelolaan ASN dapat diperhatikan dan disesuaikan dengan kebutuhan saat ini.

Pengawasan yang ketat dan berbasis merit diharapkan dapat menciptakan ASN yang lebih profesional dan berintegritas. Ini adalah langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Kedepannya, RUU ASN yang akan dibahas diharapkan dapat mengakomodasi semua kepentingan dan memberikan jaminan bagi ASN serta masyarakat. Dengan demikian, semua pihak dapat merasakan manfaat dari kehadiran lembaga independen ini.