Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Da’i Bachtiar mengusulkan agar Presiden Republik Indonesia dapat langsung mengangkat Kapolri tanpa melalui proses di DPR. Usulan ini mencuat dari opini Da’i yang mempertanyakan relevansi keterlibatan DPR dalam pemilihan Kapolri, mengingat hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden.

Dalam kesempatan itu, Da’i menegaskan bahwa proses penunjukan seharusnya tidak melibatkan forum politik. Ia melihat bahwa hal ini dapat menyebabkan adanya kepentingan politik yang merugikan independensi posisi Kapolri.

Argumen Da’i Bachtiar Mengenai Proses Penunjukan Kapolri

Da’i mencermati, apakah memang perlu adanya keterlibatan DPR dalam pemilihan Kapolri, mengingat kewenangan tersebut sepenuhnya berada di tangan Presiden. Ia mempertanyakan apakah mekanisme saat ini justru membebani calon Kapolri yang akan terpilih.

Menurutnya, jika DPR terlibat dalam proses tersebut, maka Kapolri yang terpilih dapat merasa memiliki beban untuk memberikan ‘balas jasa’ kepada DPR setelah terpilih. Hal ini berpotensi mengganggu netralitas serta independensi Kapolri saat menjalankan tugasnya.

Lebih jauh, Da’i menyebutkan bahwa adanya hubungan semacam itu antara Kapolri dan DPR bisa menimbulkan konflik kepentingan yang tidak diinginkan. Ia mengkhawatirkan bahwa situasi ini dapat memicu penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan masyarakat.

Dukungan Dari Pihak Lain Terhadap Usulan Da’i

Menanggapi usulan Da’i, Menko Polkam sekaligus Ketua Kompolnas Djamari Chaniago juga membahas pentingnya memperhatikan mekanisme pemilihan Kapolri dalam konteks reformasi kepolisian. Pertemuan dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri membicarakan hal ini dengan lebih mendalam.

Djamari menegaskan bahwa banyak aspek yang harus dipertimbangkan dalam proses pemilihan tinggi kepolisian. Diskusi tersebut melibatkan akademisi dan ahli hukum tata negara yang dapat memberikan sudut pandang profesional dalam menentukan prosedur yang tepat.

Meskipun belum ada kepastian mengenai perubahan prosedur, Djamari menyatakan bahwa rekayasa regulasi mungkin diperlukan untuk memperbaiki proses tersebut ke depannya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemilihan Kapolri dapat berjalan transparan dan berintegritas.

Pentingnya Independensi Kapolri dalam Melaksanakan Tugas

Di sisi lain, independensi Kapolri sangatlah penting dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan. Ketika seseorang terpilih dengan dukungan politik yang kuat, ada kemungkinan ia akan terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu. Oleh karena itu, penunjukan langsung oleh Presiden tanpa campur tangan DPR bisa menjadi solusi terbaik.

Jika proses pemilihan dilakukan secara langsung oleh Presiden, diharapkan Kapolri yang terpilih dapat fokus pada tugas dan tanggung jawabnya tanpa tertekan oleh harus memenuhi harapan politik. Dengan begitu, demokrasi serta keadilan hukum bisa ditegakkan dengan lebih baik.

Ke depannya, perlu ada ruang diskusi lebih luas mengenai hal ini agar semua pihak dapat menyampaikan pendapat. Pembicaraan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mencapai kesepakatan.